Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat memimpin pertemuan dengan Pj Gubernur Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian Sosial, di Medan. Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Medan, Sumatera Utara, untuk bertemu dengan Pj Gubernur Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian Sosial. Pertemuan ini bertujuan meningkatkan komunikasi intensif antara pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya terkait pemetaan lokasi rawan bencana alam.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang memimpin kunjungan kerja ini, berharap upaya tersebut dapat meminimalisasi jumlah korban jiwa di masa mendatang.

"Pemetaan itu sudah dicatatkan oleh pihak-pihak seperti BPBD, Kementerian Sosial, dan lainnya. Potensi bencana sudah terdata, tetapi begitu bencana terjadi, tetap saja memakan korban," ujar Marwan saat kunjungan kerja reses bersama Pj Gubernur Sumatera Utara, BPBD, dan Kementerian Sosial di Medan, Sumatera Utara, Jumat (6/12/2024).

Marwan juga menyoroti kinerja BPBD dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak merespons imbauan yang dikeluarkan, meskipun potensi bencana sudah disampaikan.

"Sebetulnya, informasi potensi bencana dan kemungkinan memakan korban itu sudah ada. Pertanyaannya, apakah informasi tersebut sampai ke masyarakat? Jika tidak, berarti ada hambatan komunikasi. Namun, jika sudah disampaikan tetapi masyarakat tetap tidak merespons, ini menunjukkan bahwa kita masih belum mampu meyakinkan mereka untuk mengantisipasi bencana," jelasnya.

Legislator Dapil Sumut II ini menambahkan bahwa BPBD menghadapi kesulitan dalam memberikan pengarahan dan edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Oleh karena itu, Komisi VIII berencana mengundang BPBD untuk rapat lanjutan guna mencari solusi yang tepat.

"Pemahaman di lapangan sering kali berbeda dengan apa yang diharapkan. Jika masyarakat bisa diyakinkan untuk menghindari potensi bencana, tentu tidak akan ada korban. Pertanyaannya, di mana letak kesulitannya? Apakah masyarakat sulit diyakinkan, ataukah memang informasi tersebut tidak sampai? Hal ini akan kami bahas lebih mendalam dalam rapat-rapat mendatang," tutup Marwan. (mf/aha)